<br>
1. Pemilik dan Pengurus
<br>Syarat utama dalam pendirian PT UMKM adalah adanya pemilik dan pengurus. Dalam hal ini, minimal terdapat dua orang pendiri yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Mereka harus memiliki identitas yang sah, seperti KTP atau paspor. Selain itu, pengurus PT juga harus memenuhi syarat yang sama, di mana minimal satu orang di antara mereka harus berdomisili di Indonesia.
<br>
2. Nama Perusahaan
<br>Sebelum mendaftarkan PT, calon pendiri harus memilih nama perusahaan yang unik dan belum digunakan oleh perusahaan lain. Nama tersebut harus mencerminkan kegiatan usaha yang dilakukan. Proses pengecekan nama dapat dilakukan melalui sistem administrasi hukum umum (SAH) di Kementerian Hukum dan HAM. Pastikan nama yang dipilih tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti kata-kata yang menyesatkan atau melanggar norma kesusilaan.
<br>
3. Akta Pendirian
<br>Setelah nama perusahaan disetujui, langkah selanjutnya adalah membuat akta pendirian PT. Akta ini harus dibuat di hadapan notaris dan memuat informasi penting, seperti nama PT, alamat, tujuan usaha, modal dasar, dan struktur kepemilikan saham. Dalam akta ini juga harus tercantum data diri para pendiri dan pengurus. Notaris akan membantu dalam proses pembuatan akta dan memastikan bahwa semua ketentuan hukum telah dipenuhi.
<br>
4. Modal Dasar dan Modal Disetor
<br>Modal dasar PT UMKM minimal adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari modal dasar tersebut, minimal 25% harus disetor sebagai modal disetor. Modal disetor ini merupakan jumlah uang yang sebenarnya telah disetorkan oleh para pendiri ke rekening perusahaan. Modal ini penting untuk menunjukkan kemampuan finansial perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan operasional.
<br>
5. NPWP dan NIB
<br>Setelah akta pendirian disahkan, langkah berikutnya adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). NPWP diperlukan untuk keperluan perpajakan perusahaan, sedangkan NIB diperlukan untuk legalitas usaha. NIB dapat diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang disediakan oleh pemerintah. Proses ini biasanya cukup cepat dan dapat dilakukan secara daring.
<br>
6. Izin Usaha
<br>Setelah mendapatkan NPWP dan NIB, PT UMKM perlu mengurus izin usaha sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Izin usaha ini dapat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha perdagangan, atau izin khusus lainnya tergantung pada sektor usaha. Setiap daerah mungkin memiliki peraturan yang berbeda terkait izin usaha, sehingga penting untuk memahami regulasi yang berlaku di daerah tempat usaha beroperasi.
<br>
7. Peraturan Perusahaan
<br>Sebagai PT, perusahaan diharuskan memiliki peraturan perusahaan yang mengatur hubungan antara pengurus dan karyawan. Peraturan ini mencakup hak dan kewajiban karyawan, jam kerja, cuti, serta sanksi bagi karyawan yang melanggar. Meskipun tidak semua PT wajib membuat peraturan perusahaan, memiliki dokumen ini sangat membantu dalam menciptakan Lingkungan kerja kekinian di RuangOffice.com,Layanan komprehensif untuk kebutuhan kantor,Pilih ruang kantor yang terjangkau,Tempat kerja kolaboratif profesional,Cari kantor impian Anda di RuangOffice,Ruang kerja efisien untuk tim Anda,Beragam ruang kantor terbaik,Ruang kerja siap huni di pusat kota,RuangOffice – Rekan Anda untuk produktivitas,Penawaran kantor fleksibel dan fisik terjangkau,Pesan ruang rapat dengan mudah,Fasilitas kantor yang mendukung bisnis Anda,Tempat kerja inspiratif dari RuangOffice,Penyewaan ruang kerja harian dan panjang,Bangun startup Anda dari RuangOffice.com kerja yang kondusif dan teratur.
<br>
8. Pembukuan dan Laporan Keuangan
<br>PT UMKM diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang baik dan menyusun laporan keuangan secara periodik. Pembukuan yang rapi akan membantu pengusaha dalam memantau kinerja usaha, serta memudahkan dalam penyusunan laporan pajak. Laporan keuangan juga penting untuk menarik investor atau mendapatkan pinjaman dari bank. Sebaiknya, pengusaha mempertimbangkan untuk menggunakan jasa akuntan profesional untuk membantu dalam hal ini.
<br>
9. Kewajiban Pajak
<br>Sebagai badan usaha, PT UMKM memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Selain NPWP, perusahaan juga harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) jika memenuhi syarat tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk memahami kewajiban pajak yang berlaku dan memastikan bahwa semua pajak dibayar tepat waktu untuk menghindari sanksi.
<br>
10. Perlindungan Hukum
<br>Dengan mendirikan PT, pengusaha mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. PT merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga jika terjadi masalah hukum, tanggung jawab terbatas pada aset perusahaan dan bukan pada aset pribadi pemilik. Hal ini memberikan rasa aman bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya.
<br>
Kesimpulan
<br>Mendirikan PT UMKM di Indonesia memerlukan pemahaman yang baik tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dari pemilihan nama perusahaan, pembuatan akta pendirian, pengurusan NPWP dan NIB, hingga kewajiban perpajakan, semua langkah ini sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional usaha. Dengan memenuhi semua syarat tersebut, pengusaha dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih percaya diri dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang di pasar. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon pengusaha untuk mempelajari dan memahami semua aspek yang terkait dengan pendirian PT UMKM.
<br>
